Jambi – Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jambi menyampaikan adanya pihak yang mengaku sebagai pengurus/anggota JMSI dan diduga melakukan tindakan pemerasan kepada sejumlah pihak.

Pelaku tersebut mengaku bernama Darsani SH MH sebagai Ketua Tim Investigasi JMSI Provinsi Jambi menghubungi lewat WhatsApp sekaligus mengirimkan id card untuk menakut-nakuti Kepala Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mandiri di Desa Semaran, Kecamatan Pauh, kabupaten Sarolangun.

Lalu mengirimkan draft laporan dengan tujuan Kejaksaan Negeri Sarolangun. Draft tersebut mengatasnamakan Ketua JMSI Provinsi Jambi. Ia terus menakut-nakuti hingga tengah malam dan mengirim nomor rekening atas nama dirinya jika tidak segera menyerahkan sejumlah uang.

Bukan hanya mencatut organisasi, untuk menguatkan tipu dayanya, pelaku juga mencatut alamat salah satu pengurus JMSI Provinsi Jambi yang berada di Jalan AR Saleh RT 37, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sebagai alamat kantor JMSI Provinsi Jambi.

“Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pihak mengatasnamakan JMSI Provinsi Jambi yang kami duga bahwa orang tersebut melakukan upaya pemerasan,” ujar Ketua JMSI Provinsi Jambi Maskun Sopwan dalam rapat bersama Pengurus JMSI Provinsi Jambi di sebuah kafe di kawasan Kambang, Kota Jambi, Senin, 8 Juni 2026.

Maskun memastikan, orang tidak dikenal itu bukan bagian maupun struktur pengurus resmi JMSI Provinsi Jambi. Anggota JMSI resmi dibekali sertifikat yang dikeluarkan oleh pengurus JMSI Pusat, bukan id card.

JMSI merupakan salah satu organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers. Tegak lurus membangun ekosistem pers siber yang sehat, profesional, dan mandiri secara bisnis.

Sesuai AD/ART dan kode etik organisasi, JMSI tidak dibenarkan untuk melakukan pemerasan. JMSI Provinsi Jambi berkomitmen menjaga integritas organisasi dan marwah profesi jurnalis siber.

Tim hukum JMSI Jambi yang diketuai Simus Hamadi saat ini sedang menghimpun data dan bukti terkait laporan tersebut. Mulai dari bukti percakapan, nomor rekening, tangkapan layar foto wajah, dan rekaman suara. Pengurus akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan organisasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami imbau kepada masyarakat, instansi, maupun pelaku usaha, agar berhati-hati. Jika ada pihak mengaku dari JMSI dan meminta dana, segera konfirmasi ke pengurus resmi melalui website resmi JMSI atau ke pengurus JMSI Provinsi Jambi langsung 0877-3902-2531,” tegas Maskun Sopwan. (red)

Jambi – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi terus mematangkan strategi untuk mendongkrak kualitas infrastruktur daerah. Kali ini, fokus utama tertuju pada peningkatan mutu seluruh jembatan di bawah kewenangan provinsi agar sukses memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Langkah pembenahan ini akan dieksekusi secara bertahap. Dinas PUTR berkomitmen tidak hanya membuat jembatan sekadar bisa dilewati, tetapi juga menjamin keamanan dan kelayakan struktur secara menyeluruh—mulai dari konstruksi bagian atas hingga kekuatan pondasi bawah—sesuai dengan klasifikasi jalan yang berlaku.

Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi melalui Bidang Bina Marga Dinas PUTR Provinsi Jambi, Iwan Rahmadi, mengungkapkan bahwa saat ini masih ada beberapa jembatan provinsi yang baru berfungsi secara fungsional, namun secara kualitas belum mencapai standar mutu konstruksi yang ideal.Menurut Iwan, Kementerian PU menerapkan klasifikasi yang sangat ketat untuk infrastruktur jembatan, yang terbagi dalam kelas C, kelas B, hingga kelas A. Setiap tingkatan memiliki regulasi spesifik mengenai ketahanan struktur yang wajib dipenuhi tanpa toleransi.“Standar dari Kementerian PU itu sangat ketat, mulai dari kelas C, B, hingga kelas A. Artinya, mutu struktur jembatan—baik pondasi bawah maupun bagian atasnya—harus benar-benar sinkron dengan kelas jalannya.

Jembatan yang hari ini dinilai belum memenuhi standar tersebut akan kami usulkan perbaikannya secara bertahap,” jelas Iwan pada Selasa (19/05/2026).Demi memuluskan rencana besar ini, Dinas PUTR Provinsi Jambi tengah mendorong adanya formulasi baru terkait penambahan alokasi anggaran pemeliharaan rutin melalui APBD untuk tahun-tahun ke depan.Jika dukungan anggaran tersebut terealisasi dengan matang, Bidang Bina Marga optimis mampu memasang target progresif. Mereka membidik minimal lima persen dari total jembatan yang mengalami kerusakan (baik kategori ringan maupun berat) dapat langsung diperbaiki secara tuntas setiap tahunnya.Percepatan perbaikan infrastruktur ini dinilai krusial. Selain efektif memperpanjang usia pakai jembatan, langkah nyata ini menjadi kunci utama dalam menjamin keselamatan pengguna jalan, memperlancar jalur distribusi logistik, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Jambi secara aman dan berkelanjutan.(red)

JAMBI – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tara Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Muzakir, M.Si, menghadiri rapat bersama dalam rangka kunjungan kerja reses anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jambi, Dr. Edi Purwanto, S.Hi, M.Si. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026, bertempat di Aula Bappeda Provinsi Jambi.

Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi, khususnya usulan program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) pada ruas-ruas jalan provinsi. Selain itu, turut dibahas berbagai permasalahan infrastruktur yang masih menjadi tantangan di wilayah Jambi, termasuk peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antarwilayah.Dalam forum ini, Dinas PUTR Provinsi Jambi menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang diharapkan dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Hal ini sejalan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya melalui peran DPR RI, dalam mendorong realisasi program-program pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. “Dinas PUTR Provinsi Jambi berharap hasil dari rapat ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui dukungan dana pusat, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik di bidang infrastruktur, ” ungkap Muzakir, Kadis PUTR Provinsi Jambi. (red)

JAMBI – Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi membangun infrastruktur jalan  layak ditempuh terus ditunjukkan kepada masyarakat. Terbaru ruas jalan yang dibangun dan dibenahi Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUTR Provinsi Jambi adalah ruas jalan Renah Pematik. “Material jalan untuk ruas Renah Pemetik segera masuk lokasi. Tim Dinas PUTR Provinsi Jambi melalui UPTD WDP langsung turun ke lapangan untuk memastikan semua berjalan lancar, ” ungkap Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakir. 

Dikatakan Muzakir, dalam proses pembangunan dukungan dan kerjasama masyarakat sangat mereka butuhkan, karena tanpa dukungan semua pihak mustahil kata dia kegiatan dapat berjalan dengan baik. “Untuk masyarakat, mohon kerja samanya ya—tetap hati-hati saat melintas dan jaga keselamatan selama proses pengerjaan berlangsung, ” pintanya.

Selain itu ditegaskan Muzakir, untuk memantapkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan tersebut pihak rekanan yang diamanatkan melakukan kegiatan juga diminta untuk berkerja sesuai dengan perencanaan dari Dinas PUTR Provinsi Jambi. “Untuk memastikan pekerjaan seusai dengan yang diharapkan kami akan terus melakukan pemantauan langsung ke lapangan, jadi jangan dikerjakan asal jadi, ” tegas Muzakir. (Red)

JAMBI – Rentetan kecelakaan lalu lintas akibat batu bara terus terjadi di Provinsi Jambi.

Pekan ini saja ada beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas, seperti di Jembatan Aur Duri 2 Kota Jambi, Koto Boyo Batang Hari dan yang terbaru kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Timur, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.‎

‎Ketua DPRD Jambi M. Hafiz Fattah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian-kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan batu bara di Provinsi Jambi.

‎“Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian angkutan batu bara yang kembali menimbulkan korban dan keresahan di tengah masyarakat,” kata Ketua DPRD Jambi.

‎Tak hanya itu, Hafiz juga mengecam keras setiap kejadian angkutan batu bara yang membahayakan masyarakat dan pengguna jalan umum.

‎”Peristiwa seperti ini tidak boleh dianggap biasa, karena menyangkut nyawa, rasa aman, dan hak masyarakat untuk menggunakan jalan,” ujarnya.

‎”Saya mengecam keras setiap kejadian angkutan batu bara yang membahayakan masyarakat dan pengguna jalan,” tegasnya.

‎Bagi Hafiz, keselamatan pengguna jalan umum adalah prioritas utama. Sesuai Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015, pengangkutan batu bara pada prinsipnya wajib melalui jalan khusus, sedangkan penggunaan jalan umum hanya dapat dilakukan secara terbatas berdasarkan dispensasi yang sah.

Karena itu, setiap angkutan batu bara yang melanggar aturan, tidak memenuhi syarat, atau membahayakan masyarakat harus ditertibkan dengan tegas.

‎“Kami DPRD mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kami akan terus mengawal agar keselamatan publik benar-benar ditempatkan di atas kepentingan operasional angkutan” pungkasnya. (red)

Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pimpinan, anggota dewan, dan pegawai sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, bersama Wakil Ketua DPRD yakni Ivan Wirata dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Achmad Sarwani, Rendra Ramadhan Usman, Amrizal, Yudi Hariyanto, dan Mustaharuddin, serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah menyampaikan bahwa tidak terasa bulan Ramadan telah memasuki penghujungnya.Ia menyebut, saat ini umat muslim hanya tinggal menghitung hari untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.“Tidak terasa puasa sudah berjalan sekitar 23 hari. Mungkin sekitar delapan hari lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi, kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus lahir dan batin,” ujarnya.Hafiz Fattah juga berharap seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan kelancaran hingga tiba momentum Idul Fitri. (red)

Jakarta — Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza dan Samsul Ridwan.Kedatangan mereka diterima oleh Andi Wibowo, pejabat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya berkarir di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif.Diskusi mencakup standar pengelolaan audit internal pemerintah daerah, mekanisme penyelesaian temuan secara administratif, serta pola koordinasi yang efektif antara Inspektorat, DPRD, dan Sekretariat DPRD.Salah satu poin yang menjadi perhatian rombongan adalah penekanan Andi Wibowo bahwa Inspektorat seharusnya berperan aktif dan hadir sejak awal termasuk dalam rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) bukan hanya masuk setelah ada persoalan.“Ada banyak hal yang kami pelajari hari ini. Salah satu yang paling berkesan adalah bagaimana Inspektorat DKI menempatkan diri sebagai mitra aktif DPRD — hadir dalam rapat Banggar, rutin berkoordinasi, dan proaktif mengingatkan sebelum ada masalah. Pendekatan seperti ini yang membuat tata kelola berjalan lebih sehat,” ujar Pinto Jayanegara anggota banmus. (red)

JAMBI – Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu, 4 Maret 2026 guna mempelajari pemanfaatan teknologi riset dan analisis data untuk mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, dan anggota komisi I DPRD Provinsi Jambi, diantaranya Muhammad Chandra Alghiffari, Zulkifli Linus, Pinto Jayanegara, Abun Yani, Ibnu Sina, Rucita Arfianisa beserta tenaga ahli dan pendamping.

Kunjungan berlangsung di salah satu fasilitas penelitian BRIN yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam diskusi bersama para peneliti, rombongan DPRD Jambi mempelajari berbagai teknologi yang dikembangkan BRIN, termasuk pemanfaatan data satelit dan analisis digital untuk memantau perubahan wilayah serta kondisi lingkungan.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas potensi riset untuk menjaga komoditas unggulan daerah, salah satunya duku kumpe yang selama ini dikenal sebagai buah khas Jambi.

Beberapa tahun terakhir, sejumlah pohon duku kumpe dilaporkan mengalami penurunan produktivitas sehingga dinilai perlu mendapat perhatian melalui pendekatan riset ilmiah.

Para peneliti BRIN menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga riset dapat membuka peluang untuk mengembangkan inovasi yang tidak hanya menjawab persoalan lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi komoditas daerah.

Melalui kunjungan ini, DPRD Jambi berharap dapat memperkuat kerja sama dengan BRIN sehingga berbagai hasil riset dan teknologi dapat dimanfaatkan secara nyata dalam mendukung pembangunan serta perlindungan sumber daya alam di Provinsi Jambi. (red)

JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melaksanakan studi banding ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta.

Studi banding ini dalam rangka pendalaman substansi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Tahun 2026.

Rombongan dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Haviz, didampingi Wakil Ketua DPRD Dr. Faizal Riza, Ketua Bapemperda Abun Yani, serta anggota Bapemperda Pinto Jayanegara, Apt. Rucita Arfanisa, dan Hj. Yuli Yuliarti.

Kunjungan tersebut bertujuan menggali praktik terbaik dalam tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk penyusunan grand design pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif.

Selain itu penguatan ekosistem pembiayaan, pengembangan creative hub, serta integrasi kebijakan antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu struktur dinas.

Dalam pertemuan tersebut, Disparekraf DKI Jakarta memaparkan pengalaman penyusunan desain pengembangan ekonomi kreatif, mekanisme fasilitasi promosi dan pembiayaan, serta strategi menjaga kesinambungan program lintas periode kepemimpinan.

Bapemperda DPRD Provinsi Jambi mencatat sejumlah poin penting, antara lain perlunya penyusunan roadmap yang terukur, integrasi lintas perangkat daerah, serta penguatan regulasi agar tidak berhenti pada norma tetapi dapat diimplementasikan secara operasional.

Hasil studi banding ini akan menjadi bahan penyempurnaan lima Ranperda inisiatif DPRD Tahun 2026, khususnya terkait pengembangan ekonomi kreatif, perlindungan kekayaan intelektual, serta penguatan sektor-sektor strategis daerah.

DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berbasis kebutuhan riil daerah, terukur secara kebijakan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. (red)

Jambi – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional yang diselenggarakan di kawasan Citraland, Kota Jambi, Jumat (13/2/2026) pagi.

Kehadiran Samsul bertujuan untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat, khususnya menjelang bulan suci Ramadan.Dalam tinjauannya, Samsul mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menetapkan fokus pengawasan pada 18 item bahan pokok.

Berdasarkan data tabel harga yang dipaparkan, kondisi harga pangan di Kota Jambi dinilai cukup baik dan terkendali.Namun, politisi yang akrab disapa Bang Samsul ini memberikan catatan khusus terkait komoditas cabai rawit yang mengalami lonjakan harga signifikan di Kota Jambi.”Kota Jambi yang tadi agak berlebih itu masalah cabe rawit. Itu pun memang lonjakannya agak jauh, dari Rp 47 ribu ke Rp 90 ribu. Artinya ini yang harus diwanti-wanti, agar harga di pasar ini stabil sesuai dengan yang sudah diterapkan oleh pemerintah,” tegasnya. (red)